Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, hal tersebut di antaranya karena keterbatasan jumlah lembaga pelayanan PAUD, khususnya di daerah pedesaan. Hingga saat ini, jumlah lembaga penyelenggaraan PAUD di Jawa Barat sampai dengan tahun 2015 terdapat 25.517 yang terdiri dari negeri sebanyak 261 dan swasta sebanyak 25.056.
Keterbatasan pun terjadi pada jumlah tenaga pendidik PAUD yang masuk kualifikasi, juga diperlihatkan dengan jumlah pendidik PAUD yang hanya sekitar 105.769 orang se Jawa Barat.
Sementara itu, dengan total desa sebanyak 5.954 desa, yang memiliki Paud belum 100%, masih berkisar di 5.546 desa/kelurahan.
"Kurangnya kesadaran pemahaman keluarga dan stakeholder terhadap pentingnya PAUD juga menjadi penyebab belum meratanya pendidikan PAUD, serta faktor terbatasnya fasilitas,"ujar Iwa dalam siaran pers, Rabu, 1 Juni 2016.
Tak hanya itu, permasalahan PAUD juga meliputi dana yang terbatas, penelitian yang masih kurang terkait bidang PAUD, belum meratanya jurusan Paud di perguruan tinggi, belum optimalnya kerjasama lembaga pemerintah dengan masyarakat, terbatasnya pelayanan terpadu terkait pendidikan, kesehatan, dan gizi anak umur 0-6 tahun, dan belum terwujudnya paud dengan pendekatan holistik dan terintegrasi.
“Terus terang saja, pemerintah memang masih kurang optimal dalam melakukan pembinaan PAUD. Kami terlalu mengarah pada anak SD hingga SMA saja. Akan tetapi, akhir-akhir ini kami lebih menggencarkan ke arah Paud, karena dampaknya yang luar biasa kepada masyarakat di masa depannya,” tuturnya.
Untuk meningkatkannya, pemerintah merencanakan empat program peningkatan layanan PAUD, diantaranya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan kepastian.
Ketersediaan itu di mana seluruh fasilitas bermain dan mengajar dapat diberikan mulai dari staf pengajar, hingga ruang belajar dan pemalu. Kedua, keterjangkauan, di mana ada pemberian BOS PAUD, pemberian beasiswa pendidik PAUD, dan penyelenggaraan akses PAUD dengan 1 desa 1 PAUD.
"Kalau untuk kualitas, diutamakan pada peningkatan kualitas pendidik serta penyediaan alat bantu dan media pembelajaran pasif,"ujar dia.***
(Sumber : Pikiran Rakyat)
No comments:
Post a Comment